//
you're reading...
Uncategorized

Kependudukan dan Pembangunan Pendidikan

Imam Mustaqim, S.Pd. I., M.Pd.

Abstrak: Pembangunan pendidikan perlu memperhatikan keanekaragaman budaya, sosial, etnik dan struktur serta populasi pendudukan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk yang jika dibina dan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan yang tepat akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Sayangnya, sistem pembangunan pendidikan Indonesia selama ini lebih berorientasi dan pandangan ke dalam (inward looking) dalam rangka pencapaian target pembelajaran dan pengembangan peserta didik dan kurang memberikan orientasi dan pandangan ke luar (outward-looking) dalam rangka pengembangan dan investasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang hasilnya baru dapat dilihat beberapa tahun mendatang (jangka panjang). Sebagai investasi, pembangunan pendidikan sudah selayaknya mendapatkan porsi anggaran yang signifikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM penduduk Indonesia sesuai dengan potensi alam sekitar agar dapat menghasilkan produk dan jasa layanan yang sangat kompetitif pasar global. Dengan demikian, jumlah pendudukan yang besar dan tersebar ini dapat dipetakan dan kemudian dikembangkan melalui strategi dan kebijakan pendidikan yang memperhatikan aspek-aspek penting di luar pendidikan, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia sehingga peringkat HDI Indonesia dapat terus meningkat ke arah yang lebih baik.


Kata kunci: pembangunan pendidikan, kebijakan dan strategi pendidikan, penduduk Indonesia, Human Development Index.

Pendahuluan

Pembangunan pendidikan kini tidak bisa lagi dikembangkan dalam perspektif ke dalam (inward looking), yaitu dalam rangka mendidik manusia agar cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan berkepribadian mulia.

Pendidikan mesti berorientasi keluar (outward looking), yakni untuk menumbuhkembangkan sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang baik di masyarakat. Sehingga, proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber pengerak (driving forces) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan mesti berhubungan secara timbal balik dengan pembangunan di berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya). Sehingga, pendidikan akan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk investasi SDM untuk menciptakan iklim yang memungkinkan semua penduduk atau warga negara turut andil dalam pembangunan dan mengembangkan diri mereka agar menjadi warga negara yang produktif.

Pembangunan di Indonesia perlu mempertimbangan program atau agenda internasional yang ditujukan kepada setiap negara, misalnya Pendidikan untuk Semua (Education for All) dan Millenium Development Goals (MDGs); dan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Ageda dan target pembangunan internasional tersebut mestinya menjadi target utama pembangunan diIndonesia, dengan menempatkan pendidikan sebagai strategi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Permasalahan pendidikan terkait dengan sumber daya manusiaIndonesiadapat dilihat dari turun naiknya peringkat HDI Indonesia. Sejak tahun 1995, peringkat HDI Indonesia menurun: peringkat ke-104 pada tahun 1995, ke-109 pada tahun 2000, ke-110 pada 2002, ke-112 pada tahun 2003, dan kemudian—sedikit membaik—ke-111 pada tahun 2004 dan ke-110 pada tahun 2005. Memasuki 2006, posisiIndonesiamulai menaik hingga berada di posisi 108, dan pada tahun 2007 menjadi urutan ke-107. Kenaikan tersebut dipicu oleh peningkatan angka keniraksaraan penduduk Indoesia yang merupakan salah satu indikator kunci penilaian HDI. Oleh karena itu, upaya pemberantasan buta aksara yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara sangat efektif untuk meningkatkan peringkat HDI. Selain itu, reformasi pendidikan seharusnya mengacu pada pembangunan sosial dan ekonomi dan berbasis kebutuhan tenaga kerja di tingkat lokal dan nasional.

Penduduk Indonesia

Pada 2007, jumlah penduduk Indonesiasekitar 220 juta jiwa yang terdiri atas 300 lebih kelompok etnis. Mereka mempunyai sekitar 583 bahasa daerah dan dialeknya, dan menganut agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesiaterbagi dalam 33 provinsi yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal ekonomi, geografi, agama, budaya, suku, dan bahasa. Indonesiatergabung dalam kelompok E-9 Countries, yaitu negara-negara yang sistem pendidikan mereka melayani penduduk besar di wilayah yang sangat luas. Oleh sebab itu, reformasi pendidikan yang telah berjalan harus berpijak pada potensi, peluang, dan hambatan sesuai dengan kondisi geografis, ekonomis, kultural, dan faktor-faktor terkait lainnya.

Letak geografis, luas wilayah, dan penyebaran penduduk Indonesiajuga berperan penting dalam pengembangan sistem politik dan administrasi publik di Indonesia. Saat ini terdapat 33 provinsi dan lebih dari 440 kabupaten/kota di Indonesia. Setiap pemerintahan daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sendiri. Kepadatan penduduk di Indonesiasangat bervariasi: dari 1.000 orang per km2 di Pulau Jawa hingga 8 orang per km2 di Papua. Tingkat kepadatan penduduk Indonesia rata-rata mencapai sekitar 120 orang per km2. Penyebaran penduduk yang tidak merata tersebut berpengaruh secara signifikan pada pelayanan dan pembiayaan pendidikan.

Rencana pengembangan dan pelaksanaan reformasi pendidikan semestinya mengindahkan kondisi geografis dan penyebaran penduduk yang unik ini. Sebagai contoh, 60% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, yang luas areanya hanya 7% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, Sulawesi, Maluku dan Papua memiliki penduduk 21% dari seluruh penduduk Indonesia, padahal ketiga daerah ini sebesar 69% dari luas wilayah Nusantara. Konsekuensinya, isu utama dalam sistem pendidikan diIndonesiaadalah efektivitas dan efisiensi biaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Lebih dari itu, reformasi pendidikan seharusnya juga peka terhadap keragaman penganut agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran-aliran kepercayaan).

Pada tahun 2005, jumlah pendudukIndonesiayang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 17,4%. Jumlah penduduk miskin di pedesaan (67% atau 25 juta jiwa atau 20,3% dari penduduk desa) lebih banyak ketimbang di perkotaan (33% atau 12 juta jiwa atau 13,55% dari penduduk kota). Kebanyakan penduduk miskin ini bekerja di sektor pertanian, dan 68% pekerja di pedesaan bekerja di sektor nonformal. Maka, faktor pokok penentu pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan masyarakat desa untuk mengikuti pendidikan dan bekerja di sektor formal tidak lain adalah perbaikan akses pendidikan dasar di jalur pendidikan formal dan nonformal bagi masyarakat desa.

Namun, ada kecenderungan yang menarik. Diperkirakan di masa mendatang persentase jumlah penduduk di luar Pulau Jawa akan meningkat. Sebab, pertumbuhan-penduduk alami di pulau-pulau di luar Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di Pulau Jawa. Selain itu, perpindahan penduduk ke pulau-pulau tersebut pun merupakan faktor yang patut diperhatikan. Yang juga penting untuk dicatat adalah struktur umur penduduk yang masih tergolong muda dan relatif berkualitas rendah, sehingga program peningkatan pendidikan dan kesehatan di masa depan masih sangat dibutuhkan.

Jumlah dan komposisi penduduk saat ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan hidup, faktor demografi dan faktor-faktor kesehatan di masa yang lalu. Demikian pula, jumlah dan komposisi penduduk di masa yang akan datang sangat dipengaruhi faktor-faktor kesehatan saat ini dan di masa yang akan datang. Usia perkawinan pertama seorang wanita dan tingkat pemakaian alat KB, misalnya, sangat memengaruhi jumlah anak yang akan dilahirkan. Faktor-faktor kesehatan lainnya juga berdampak pada tingkat kelahiran dan kematian penduduk.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur derajat kesehatan suatu negara adalah angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate (IMR), yaitu angka peluang seorang bayi untuk meninggal sebelum mencapai umur tepat satu tahun. Indikator ini berkaitan sangat erat dengan perubahan dari norma kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern. Angka IMR Indonesia pada 2000 mencapai 47 per seribu kelahiran (turun dari 71 pada dekade 1980-an). Meski demikian, angka ini masih yang tertinggi di negara-negara ASEAN.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, angka fertilitas total atau Total Fertility Rate (TFR)Indonesia—yaitu angka yang menunjukkan rata-rata anak yang akan dilahirkan seorang wanita, seandainya dia hidup sampai masa reproduksinya berakhir—mengalami penurunan. Pada 1990-an, TFR kita mencapai 2,344 (turun dari 3,326 pada dekade 1980-an). TFR di luar Pulau Jawa masih tetap lebih tinggi daripada di Pula Jawa, walaupun perbedaan tersebut makin kecil pada 1990-an. Perbedaan TFR antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa ini diakibatkan oleh program KB yang telah lebih dahulu dilaksanakan di Pulau Jawa dan baru kemudian diterapkan di luar Pulau Jawa.

Indonesiamenduduki ranking ke tiga dari bawah dalam hal indeks persaingan ekonomi gobal. Dua puluhlimapersen (25%) perusahaanIndonesiamempekerjakan tenaga kerja yang rendah qualifikasinya. Sejak 1997, kebanyakan lapangan kerja berada di sektor informal dan usaha kecil dan menengah. Namun, pembangunan ekonomiIndonesiamemberi kontribusi yang kian meningkat pada sektor-sektor sekunder dan tersier di empat bidang yaitu: industri pengolahan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan keuangan. Sebaliknya, kontribusinya justru menurun pada sektor primer, misalnya sektor pertanian. Mutu lulusan pendidikan pada sektor-sektor sekunder dan tersier menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Alhasil, reformasi pendidikan harus memperhitungkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, terutama mereka (pekerja rumah tangga dan pekerja anak) yang berada di bawah garis kemiskinan yang jumlahnya kurang lebih 85%.

Sementara itu, diperkirakan sekitar 2,3 juta lulusan sekolah memasuki pasar kerja setiap tahunnya hinggalimatahun ke depan.

Dari angka tersebut, jumlah pengangguran pada usia 15-24 tahun—khususnya wanita—lebih banyak di pedesaan. Oleh karena itu, perencanaan Pendidikan Untuk Semua dan perluasan pendidikan sangat memperhitungkan faktor demografi, sosial-budaya dan kesehatan.

Penurunan angka pertumbuhan penduduk Indonesiasaat ini diakibatkan oleh semakin menurunnya tingkat kematian dan kelahiran. Namun, penurunan angka kelahiran lebih cepat dibandingkan dengan penurunan angka kematian. Ditinjau dari struktur umur, penduduk Indonesia masih tergolong “muda”, dan jumlah penduduk usia muda di masa mendatang cenderung menurun, tetapi angka harapan hidupnya condong meningkat. Pada 2004 ini, angka harapan hidup penduduk Indonesiaadalah 66 tahun, dengan dependency ratio sebesar 0,51. Pada 2003, dependency ratio dunia adalah 0,59, dan dependency ratio Asia 0,56. Di waktu yang sama, dependency ratio Jepang 0,49,China 0,41,Malaysia 0,61, Singapura 0,39, dan Amerika Serikat 0,52.

2.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan

Kebijakan pembangunan pendidikan juga harus memperhatikan keseimbangan antara situasi dan kondisi penduduk dan kependudukan, pembangunan di bidang ekonomi dan bidang sosial. Angka kemiskinan masih cukup tinggi meskipun perbaikan ekonomi terus dilakukan setelahIndonesiamengalami krisis ekonomi sejak 1997. Pembangunan ekonomi menemui kesulitan yang berkepanjangan, sehingga pendapatan perkapita penduduk (GDP) menurun drastis dari 5-6% per tahun jadi 3-4 % per tahun dalam satu dasawarsa ini. Syahdan, sebetulnya pembangunan pendidikan memainkan peran kunci dalam menanggulangi kemiskinan melalui perluasan akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar dan program lanjutannya guna menghasilkan lulusan yang dapat menjadi pekerja mandiri dan produktif dengan upah yang makin tinggi. Terkait dengan itu, pembangunan pendidikan sepatutnya dilakukan dalam rangka menciptakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan motivasi tenaga kerja yang menjamin pertumbuhan dan daya saing ekonomiIndonesiadi tingkat regional maupun global. Dan, target utamanya adalah mempercepat peningkatan kualitas SDM dan menaikan posisiIndonesiadalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dunia.

Perbedaan partisipasi pendidikan antara kelompok pengeluaran keluarga pada semua jenjang pendidikan terlihat dengan jelas. Pada jenjang pendidikan SD/MI, kesenjangan pendidikan antara kelompok perlimaan termiskin dan terkaya dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) relatif kecil. Pada kelas awal SD/MI (kelas 1-3), perbedaan tersebut tidak ada, tetapi pada kelas akhir, perbedaan partisipasi pendidikan makin kentara, meskipun tidak terlalu besar. Apabila kita amati jenjang SMP/MTs dan SMA/MA, perbedaan partisipasi pendidikan terlihat makin melebar. Moga bermanfaat, amin.

 000000000000000

Diskusi

2 thoughts on “Kependudukan dan Pembangunan Pendidikan

  1. I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
    A handful of my blog readers have complained about
    my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
    Do you have any recommendations to help fix this problem?

    Posted by Dungeon Hunter 4 Cheats | Juli 31, 2014, 7:46 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pengunjung

Flag Counter

JAM

April 2011
S S R K J S M
    Mei »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

%d blogger menyukai ini: